Peristiwa

Perokok Sumbang Pajak Rp 9,5 Triliun

Kabupaten | Konsumsi rokok di Indonesia terus meningkat. Tahun 2005, misalnya, sebanyak 228,1 miliar batang telah dibakar pengguna. Angka itu merangkak naik di 2012 menjadi 271,1 miliar batang.

Untuk membatasi konsumsi rokok, mengendalikan dampak negatif rokok, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, DPR RI menginisiasi UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut mulai diberlakukan Januari 2014.

Aditya Nuryuslam, kasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah II c Kementerian Keuangan, mengatakan, sampai 2013 kemarin, rokok dikenakan dua jenis pajak, yaitu cukai hasil tembakau dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 8,4 persen dari harga jual eceran. Sedangkan tarif cukai antara Rp 80 s.d. 380  per batang, tergantung jenis rokok/golongan produksi.

Menurutnya, kebijakan cukai rokok dan PPN belum efektif untuk mengendalikan konsumsi rokok. Permintaan masih relatif tinggi, sehingga memicu produksi terus meningkat. Untuk itu diketuklah UU Nomor 28 Tahun 2009 yang di dalamnya mengatur soal pajak rokok.

Tahun ini, katanya, pendapatan cukai hasil tembakau diperkirakan mencapai Rp 108,7 triliun. “Potensi penerimaan pajak rokok tahun 2014 diperkirakan sekitar Rp 9,5 triliun. Sesuai Undang-undang, pajak rokok itu sepuluh persen dari pendapatan cukai hasil tembakau,” sebut Aditya saat menjadi pemateri dalam Pembinaan dan Sosialisasi Pajak Rokok Tingkat Kabupaten Tasikmalaya, di Crown Hotel, Rabu, 29 Oktober 2014.

Dengan adanya pajak rokok, kabupaten/kota yang selama ini harus menanggug dampak negatif dari rokok, diharapkan bisa terbantu. Soalnya, hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70 persen. Sisanya untuk provinsi. “Pajak rokok ini sangat potensial untuk menambah keuangan daerah,” tandasnya. initasik.com|sep

Komentari

komentar