Peristiwa

PKL di Badan Jalan Dibiarkan, Alasannya Politik

initasik.com, peristiwa | Sepekan menjelang lebaran, jalan KH Zainal Musthafa, Kota Tasikmalaya, kian macet. Semrawut. Salah satu penyebabnya adalah menjamurnya pedagang yang memakai badan jalan. Siapa mengizinkan mereka berjualan di sana? Ke mana aparat Pemkot Tasikmalaya, sehingga para pedagang bisa bebas mendirikan tenda jualan di badan jalan?

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Aay Z Dahlan, mengaku tidak pernah memberikan izin atau rekomendasi penggunaan badan jalan untuk jualan. Justru, pihaknya dirugikan oleh adanya pedagang dadakan tersebut.

Lahan parkir yang seharusnya digunakan untuk parkir kendaraan, malah dijadikan tempat jualan, dan itu berarti akan ada uang retribusi parkir yang berkurang. Selain itu, masyarakat pun turut jadi korban, lantaran susah mendapatkan tempat parkir.

“Kami memang tidak bisa menertibkan para pedagang di badan jalan itu. Pertanyaannya, siapa yang harus menertibkan? Apa harus kami? Kalau menertibkan yang parkir tidak benar, benar itu tugas kami. Tapi kalau menertibkan yang jualan, itu salah kaprah,” papar Aay, diwawancara via telepon, Jumat, 31 Mei 2019.

Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Tasikmalaya, Budy Rahman, mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Kesimpulannya, Satpol PP tidak bisa melakukan penertiban, karena situasi dan kondisi saat ini yang berkaitan dengan konstelasi politik.

“Tadinya kami dari Satpol PP berharap menertibkan, karena bahu jalan bukan untuk dagang, tapi karena situasi kondisinya tidak memungkinkan, sehingga kami tidak melakukan penertiban,” tuturnya.

Budy menyebutkan, di Ramadan tahun kemarin, pihaknya bisa melakukan penertiban para pedagang di badan jalan hazet. Dibongkar paksa. Namun, sekarang itu tidak bisa dilakukannya. “Bukan tidak bisa, sebetulnya kami ingin melakukan penertiban, tapi karena pertimbangannya konstelasi politik saat ini sangat sensitif, apalagi Tasikmalaya dijadikan barometer keamanan nasional,” urainya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, para pedagang mesti bayar antara Rp 325 ribu sampai Rp 350 ribu per hari. Jika dirata-ratakan satu pedagang bayar Rp 300 ribu, berarti ada uang terkumpul Rp 27 juta dalam satu hari.

Masuk saku siapa uang puluhan juta rupiah itu, dan digunakan apa saja? Aay mengaku tidak tahu. Sedangkan Budy tidak menjawab. [jay & eri/initasik.com]