Peristiwa

Presiden PKS: Kartu Indonesia Pintar Masih Jauh dari Target

Kabupaten Tasik | Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, mendapat aduan tentang program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari warga Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya, saat sosialisasi 4 Pilar MPR RI, di kantor Desa Puspahiang, Kecamatan Puspahiang, Senin, 9 November 2015.

Dalam sesi dialog, masyarakat mengeluhkan pembagian KIP yang masih jauh dari harapan. Menanggapi aduan tersebut, anggota MPR dan anggota Komisi X DPR itu, menjawab, “Kita lihat (KIP) ini belum berjalan efektif. Dari seluruh masyarakat yang hadir, hanya satu orang yang mengaku mendapatkannya. Padahal banyak warga yang tidak mampu,”

Pria yang akrab disapa Kang Iman itu menyebutkan, saat ini baru 9,5 juta kartu yang dibagikan. “Itu masih jauh dari target 17 juta seperti yang dijanjikan pemerintah. Tetapi, kalau benar sudah terbagi 9,5 juta, berarti 1 dari 5 siswa kita (jumlah total 45.5 juta siswa di Indonesia) mendapat KIP. Padahal waktu efektif tinggal satu bulan lagi,” sebutnya.

Di lapangan, lanjut Kang Iman, ternyata susah sekali menemukan siswa yang sudah menerima KIP. Ia mengungkapkan dari 60-70 kepala keluarga yang hadir dalam silaturahim konstituen di Kota Tasikmalaya, hanya ada satu orang tua yang anaknya mendapatkan KIP.

“Padahal satu keluarga rata-rata punya 1-2 anak yang sekolah. Saya meragukan KIP yang sudah terbagikan itu sampai 9,5 juta. Atau entah kemana itu larinya KIP? Di Kabupaten Tasik dan Garut juga begitu. Kalau faktanya demikian, bagaimana kami bisa percaya?” tukasnya.

Kang Iman juga mengaku mendapat pengaduan di daerah lain tentang masyarakat yang dulu dapat dari program bantuan siiswa miskin, kali ini tidak dapat. “Akhirnya kepala sekolah jadi korban, karena seringkali disalahkan. Selain itu masih banyak yang belum tahu bagaimana mendapatkan Kartu Indonesia Pintar ini,” jelas pria kelahiran Tasikmalaya itu.

Selain soal KIP, ia juga menyampaikan pandangannya soal pendidikan gratis. Berdasarkan evaluasi selama ini, pendidikan gratis sampai menengah (SMA) tidak realistis. Kang Iman mengajak pemerintah untuk fokus pada pendidikan dasar (SD dan SMP) terlebih dahulu.

“Pastikan pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP, benar-benar gratis..tis..tis. Tidak ada lagi pungutan lain. Kalau ini belum selesai, lebih baik program pendidikan gratis untuk SMA ditunda dahulu,” pungkasnya. initasik.com|al

Komentari

komentar