Dok. Kominfo Kabupaten Tasikmalaya
Birokrasi

Prioritas Pembangunan Harus Penuhi Hak Dasar Masyarakat


initasik.com, birokrasi | Penetapan program prioritas pembangunan harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan serta berkesinambungan.

Hal itu diutarakan Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum, saat membuka Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019, di Aula Wiradadaha Bappeda, Rabu, 14 Februari 2018.

Menurutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat berupa adanya kepastian program dan kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan kelompok masyarakat marjinal dan miskin. Sedangkan unsur keadilan perlu memerhatikan aspek-aspek program yang dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, antarwilayah, dan antarsektor.

Ia menjelaskan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan merupakan proses perencanaan pembangunan partisipatif. “Forum SKPD merupakan proses strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan, baik secara sektoral dari berbagai SKPD teknis, maupun secara spasial dari perwakilan wilayah kecamatan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam forum SKPD dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil perencanaan partisipatif melalui musrenbang kecamatan dengan perencanaan teknokratis berupa draft rencana kerja SKPD yang disusun berdasarkan kebijakan program prioritas daerah, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang mampu mengatasi persoalan pada sektor tertentu.

Bupati memandang pentingnya perencanaan pagu indikatif dalam forum Musrenbang, agar perencanaan yang dibuat dapat terlaksana secara realistis. ”Pagu indikatif merupakan salah satu instrumen dalam penyusunan perencanaan daerah. Hal ini dilakukan agar perencanaan dibuat lebih cermat dan hati-hati, sehingga dapat mendidik semua pihak untuk merencanakan secara realistis berdasarkan kepampuan sumber daya dan kebutuhan masyarakat,” paparnya.

Bupati menginstruksikan kepada seluruh SKPD agar dapat menjabarkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD) ke dalam program kegiatan prioritas SKPD yang lebih tajam pada rencana SKPD 2019. [Rilis]

Komentari

komentar

zvr
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?