Informasi

Ratusan Koperasi di Kota Tasik Harus Dibekukan

initasik.com, informasi | Ratusan koperasi di Kota Tasikmalaya harus dibekukan. Sebanyak 333 koperasi dari 617 koperasi yang terdata dinyatakan tidak sehat. Mereka sudah tiga kali berturut-turut, bahkan lebih, tidak menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Demikian dikatakan Wawan Hermawan, kabid Koperasi Dinas Koperasi UMKM Perindag Kota Tasikmalaya, saat memberi penyuluhan dalam sosialisasi 212 Mart, di Aula Sub Unit IKM Baperin Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat, Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Tasikmalaya, Ahad, 8 Oktober 2017.

“Koperasi-koperasi itu harus dibubarkan, selain tiga kali berturut-turut tidak melaksanakan RAT, juga karena tidak melaksanakan aktivitas dua tahun setelah terbitnya badan hukum dan melanggar peraturan,” tuturnya.

Menurutnya, pembubaran itu sesuai dengan aturan dan instruksi dari Kementerian Koperasi yang menitikberatkan pada kualitas ketimbang kualitas. Lebih baik jumlah koperasinya sedikit tapi berkualitas, daripada banyak namun bermasalah.

“Berdasarkan survei di lapangan, banyaknya koperasi yang jalan di tempat, malah tidak ada aktivitas apapun, karena daya saingnya sangat lemah. Tidak mampu bersaing dengan yang lain, karena terbatasnya SDM yang berkualitas,” papar Wawan.

Dulu, sambungnya, banyak yang mendirikan koperasi tanpa dilandasi kesungguhan. Bahkan ada di antaranya yang didirikan hanya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Setelah dapat bantuan malah diam.

Selain itu, banyak anggota yang tidak sadar berkoperasi. Suka pinjam, tapi tidak suka bayar. “Ada juga yang pinjam uang katanya untuk modal usaha, tapi setelah dapat dipakai yang lain. Akhirnya tidak punya uang untuk bayar kewajiban bulanan,” ujarnya.

Untuk itu, ia mendukung rencana pendirian koperasi serbausaha yang digarap Koperasi Syariah 212. Menurutnya, koperasi serbausaha prospeknya bagus, karena menyiapkan kebutuhan pokok para anggota. Dengan begitu perputaran uangnya akan berjalan.

“Kalau diurus dengan benar, koperasi seperti itu akan mengalahkan Alfamart atau yang lainnya. Di luar itu, kami imbau koperasi berbadan hukum segera mengurus nomor induk koperasi agar ke depan bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah,” beber Wawan. [Jay]

Komentari

komentar

zvr
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?