Peristiwa

Reyhan’s Melawan


Kota Tasik | Setelah hampir delapan bulan berdiam diri, Reyhan’s akhirnya melawan. Pemilik Reyhan’s, melalui kantor advokat Andi Ibnu Hadi, SH & Partner, menggugat Pemkot Tasikmalaya. Tadi pagi, Rabu, 6 Januari 2016, kedua belah pihak bertemu di Pengadilan Negeri Klas II B Tasikmalaya.

Pihak Reyhan’s diwakili Jajat Sudrajat SH, sedangkan Pemkot Tasikmalaya menguasakan Jaksa Pengacara Negara Dr. Eman Sungkawa, SH, MH. Keduanya bertemu di meja mediasi dengan mediator Purwanta SH, MH.

Dalam pertemuan tersebut Jajat menjelaskan, gugatan dilayangkan karena penutupan yang dilakukan pemkot tidak berkekuatan hukum. “Penutupan itu kan harus dengan surat keputusan wali kota atau dengan cara yang sesuai dengan perda,” tandasnya.

Ia menyebutkan, penutupan itu hanya disampaikan kepada media massa pada 21 Mei 2015 lalu. Sampai sekarang Reyhan’s tidak menerima selembar pun surat resmi dari Pemkot Tasikmalaya yang menjelaskan kenapa harus tutup. “Penutupan tersebut tidak sah, karena secara hukum formil tidak ada,” tegas Jajat.

Sementara itu Eman mengatakan, penutupan tersebut dilakukan Reyhan’s telah melanggar aturan dengan ditemukannya penggunaan narkoba dan minuman keras, serta ada tindak asusila pemandu lagu di dalam ruang karaoke.

“Penutupan pada bulan Mei itu dilakukan karena pihak Reyhan’s yang sadar telah terjadi pelanggaran, dan mengirim surat akan berhenti beroperasi sampai waktu yang tidak terbatas,” terangnya.

Selain itu, sambung Eman, izin operasional Reyhan’s sudah habis pada 1 Desember 2015, dan tidak diperpanjang lagi, sehingga dilakukan penyegelan. Untuk memastikan itu, pada sidang mediasi kedua, dua minggu lagi, akan dihadirkan perwakilan dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) dan Bagian Hukum Setda Kota Tasikmalaya.

Dalam tuntutannya, Reyhan’s meminta agar tempat karaokenya dibuka lagi, dan Pemkot membayar ganti rugi materiil selama tutup, Mei s.d. November, sebesar Rp 2.525.899.800, serta kerugian imateriil Rp 1 miliar. Namun, jika dalam sidang mediasi ada titik temu, kesepakatannya tergantung kedua belah pihak. Tapi bila tidak ada titik temu, pilihannya adalah sidang.

“Kalau putusan pengadilan menyatakan pemkot telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penutupan Reyhan’s, maka pemkot harus melaksanakan (pembayaran ganti rugi dan membuka Reyhan’s lagi). Tentunya kita harus menghormati keputusan badan peradilan,” tutur Jajat. initasik.com|syamil

Komentari

komentar

zvr
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?