Ilustrasi | Dok. initasik.com
Informasi

Sejumlah Elemen Masyarakat Desak “DC” Dienyahkan dari Kota Tasik

initasik.com, informasi | Keberadaan para penagih utang alias debt collector (DC) kerap meresahkan masyarakat Kota Tasikmalaya. Hingga saat ini, mereka masih berkeliaran dan bergerombol di beberapa titik sambil memegang catatan kumal. Tiap ada motor lewat, matanya sontak menyorot tajam.

Jika ada motor yang dikiranya cocok, langsung dikejar. Dihentikan di tengah jalan. Diambil paksa dengan berbagai dalih dan mengaku kuasa dari lembaga pembiayaan. Padahal, cara seperti itu tidak dibenarkan menurut hukum.

Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Al-Hikam yang juga seorang advokat, Pepep Gumilang, SH, menjelaskan, untuk mengeksekusi kendaraan harus melalui pengadilan terlebih dahulu.

“Eksekusi itu tugasnya aparat dengan berdasar pada putusan pengadilan. Mengambil atau menyita barang bukan tugasnya DC. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, kenyamanan dan keamanan pengendara (debitur) harus dijamin perusahaan (lembaga pembiayaan),” tuturnya, Jumat, 15 September 2017.

Menurutnya, hal itu dijelaskan dalam pasal 3 huruf f UU Perlindungan Konsumen, yakni meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Terpisah, Ketua Sapu Jagat Tasikmalaya, Ustaz Enjang Abdul Matin, menilai, keberadaan para penagih utang ilegal telah meresahkan masyarakat. Ia berharap, aparat keamanan segera menindak tegas mereka.

“Di kota-kota lain, DC itu sudah dibasmi. Penegakkan hukumnya jelas. Kenapa di Kota Tasik masih banyak DC? Kita ingin kota ini bersih dari DC. Mereka beraninya hanya kepada kaum lemah. Beraninya sama ibu-ibu,” tandasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Solidaritas Warga Pribumi, Adang Muyadi. Dirinya mendesak aparat untuk menertibkan keberadaan DC. “Sesuai UU, DC harus ditertibkan. Di kota lain sudah seperti itu, malah ada yang ditembak di tempat. Kenapa Kota Tasikmalaya masih adem ayem saja?” tanyanya heran.

Rencananya, Senin pekan depan ia dan rekan-rekannya akan berunjuk rasa untuk mendesak kepolisian agar menyapu bersih keberadaan DC. “Kalau polisi tidak mau bergerak, biarkan kami yang bergerak,” tegas pria yang akrab disapa Adang Isu itu.

Ketua Forum Komunikasi Keluarga Besar Pataruman, Yosi Rahman, juga mengaku tidak setuju dengan keberadaan DC. Menurutnya, para penagih utang ilegal itu selalu arogan saat bertindak di lapangan. “Saya tidak setuju dengan adanya DC, apalagi ini, kan, kota santri. Aparat harus tegas,” ucapnya. [Jay]