Uu Ruzhanul Ulum (kiri) | Kus/initasik.com
Birokrasi

Sekda Dituntut Mundur, Bupati Tasik akan Panggil Pihak Terkait Bendungan Leuwikeris


initasik.com, birokrasi | Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Kodir, dituntut mundur dari jabatannya, karena menuding aksi warga yang dirugikan oleh pembangunan Bendungan Leuwikeris di Desa Ancol, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, sudah tidak murni lagi dan hanya membawa kepentingan serta dimanfaatkan oleh provokator.

Tuntutan itu dilontarkan massa saat berunjuk rasa di depan kantor Setda Kabupaten Tasikmalaya, Rabu, 9 Agustus 2017. “Jadi sekda itu duduk di pemerintahan bekerja untuk siapa? Masa keinginan atau aspirasi masyarakatnya disebut aksi oleh provokator. Saya provokatornya? Makanya lebih baik mundur saja,” ujar koordinator aksi, Evi Hilman.

Ia menegaskan, “Aksi itu murni aspirasi masyarakat. Silakan saja tanya sendiri. Lalu kenapa sekda ngomong di koran kalau itu hanya ulah provokator?”

Menanggapi persoalan itu, Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan, pihaknya akan bertanya terlebih dahulu duduk perkaranya kepada sekda. “Namun peringatan tetap akan saya berikan. Jangan sampai sebagai pejabat publik memberikan pernyataan yang malah memperkeruh suasana,” tandasnya.

Ia mengaku akan memanggil pihak terkait pembangunan Bendungan Leuwikeris, apalagi hingga saat ini warga di sana masih berpolemik terkait adanya dugaan harga ganti rugi yang tidak sesuai, serta muncul pula dugaan intimidasi pada saat proses pemberian ganti ruginya.

“Senin (14/8) mendatang kami meminta BPN, Tim Appraisal, BBWS Citanduy, serta kontraktor dari pengerjaan Bendungan Leuwikeris untuk datang ke sini memberikan penjelasan. Langkah itu dulu yang kami ambil, nanti akan didengarkan seperti apa bersama dengan masyarakat, sehingga kami bisa mengambil sikap untuk membela masyarakat kami ini,” paparnya.

Meski ada tim dari Pemkab Tasikmalaya yang turun ke Bendungan Leuwikeris, namun sejauh ini tidak banyak melakukan tindakan, karena memang tidak punya kewenangan. Yang menentukan lokasi dari Pemprov Jabar, penaksiran harga dari tim appraisal, serta yang menyediakan lahannya adalah BPN.

Sebelumnya tidak ada persoalan apapun. Namun, kali ini muncul persoalan setelah adanya dugaan ketimpangan harga dengan Kabupaten Ciamis. “Kalau dengan NJOP sebenarnya telah sesuai, namun ketika melihat harga ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat di daerah Kabupaten Ciamis baru muncul persoalan serta adanya anggapan intimidasi. Makanya kami akan meminta untuk bertemu membicarakan persoalan ini. Nanti langkah apa yang akan diambil bakal jelas bagi kami untuk memperjuangkan masyarakat kami sendiri,” tegas Uu.

Sementara itu, Hada, warga setempat, menyebutkan, pada saat proses pemberian ganti rugi terjadi intimidasi. Warga yang tidak mau menerima diminta untuk berproses di pengadilan, sambil menakut-nakuti prosesnya panjang serta berurusan dengan pengacara dan lain sebagainya.

Hal itulah yang kemudian membuat warga di Desa Ancol terpaksa menandatangani dan mau menerima ganti rugi tanpa mengetahui rinciannya sekalipun. “Jadi ketakutan itu ditanamkan dan kami anggap sebagai upaya intimidasi agar kami mau menerima ganti rugi tersebut. Tapi ternyata ganti rugi di Kabupaten Ciamis lebih besar diberikan. Kami merasa itu tidak adil,” sesalnya. [Kus]

Komentari

komentar

zvr
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?