Kuasa hukum keluarga siswa melaporkan Dirgantara Pilot School Tasikmalaya ke Bareskrim Mabes Polri | Istimewa
Sorot

Sekolah Dirgantara Pilot School Tasik Dilaporkan ke Bareskrim Polri

initasik.com, sorot | Dirgantara Pilot School Tasik (DPST) dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, Senin, 22 Mei 2017. Sekolah calon pilot itu dituding menelantarkan 36 siswanya.

Kuasa hukum keluarga siswa, M. Salahuddin Abdullah SH, menjelaskan, para calon pilot pesawat komersial itu sudah hampir satu tahun tidak bisa lagi melanjutkan pendidikannya di DPST. Dalihnya kesulitan keuangan.

“Padahal, anak-anak didik ini sudah membayar sebagian besar uang sekolahnya. Tidak ada yang terlambat bayar. Bahkan ada yang telah lunas. Seharusnya anak-anak ini sudah ada yang tamat, tapi harus kandas di tengah jalan,” ujar Salahuddin Abdullah melalui rilisnya.

Menurutnya, para siswa telah daftar ke sana dari Juli 2014. Ada juga yang masuk mulai 16 Mei 2016. Mereka berharap, setelah lulus dari Sekolah DPST milik PT. Dirgantara Aviation Engineering (PT. DAE) yang dipimpin Marsma TNI (Purn) H. Wasito, itu dapat menjadi pilot profesional.

“Menjadi pilot adalah impian kebanyakan orang, terutama kaum laki-laki. Bahkan ada juga kaum hawa yang mencoba untuk mengadu nasib di profesi ini. Selain waktu sekolahnya cukup singkat, lapangan pekerjaan sangat terbuka lebar, tentu disertai dengan penghasilan yang cukup fantastis dibanding profesi lainnya,” paparnya.

Faktanya tidak demikian. Alih-alih lulus, dididik pun tidak. Hampir satu tahun mereka tidak mendapatkan hak belajarnya. Padahal, di awal mereka dijanjikan mampu menerbangkan pesawat Boeing 373 series, Airbus 320 Series, Embraer, atau Bombardier. Setelah itu meningkat ke pesawat berbadan lebar, seperti Boeing 777 Series, Boeing 747 Series, Airbus 330, dan Airbus 380.

Lantaran mengabaikan kewajiban, keluarga siswa, melalui kantor pengacara M. Salahuddin Abdullah & Partners, melaporkan Marsma (Purn) H. Wasito ke Bareskrim Mabes Polri, karena diduga melakukan penipuan. [Jay]