Bupati di depan Pendopo Sukapura Manonjaya, 1890 | Dok. Soekapoera Institute
Historia

Sikap Berani Demang Anggadipa Menentang Perintah Kolonial

Oleh: Muhajir Salam, peneliti Soekapoera Institute

initasik.com, historia | Kepemimpinan Raden Anggadipa II dengan gelar Raden Tumenggung Wiradadaha VIII yang dikenal Demang Anggadipa menandai abad kedua era kejayaan Sukapura. Beliau menjabat dari 1807 s.d. 1837. Demang Anggadipa adalah bupati yang cakap menjalankan pemerintahan. Beliau berhasil mengembangkan sektor pertanian. Mengolah tanah agar rakyat tidak kekurangan pangan.

Demang Anggadipa adalah sosok bupati kharismatik dan pemberani. Dengan lantang beliau menolak perintah kolonial yang hendak mengeksploitasi Sukapura sebagai wilayah penghasil tarum, menggantikan padi.

Dalam catatan sejarah, ini adalah sikap paling berani yang diambil oleh seorang bupati. Demang Anggadipa lebih mengedepankan kepentingan rakyatnya, ketimbang risiko pemecatan dan eksistensi kabupatian Sukapura di hadapan pemerintah Kolonial.

Tentu saja sikap itu memiliki alasan yang kuat. Paksaan penanaman tarum di atas sawah-sawah akan mengancam ketahanan pangan rakyatnya. Rakyat Sukapura bisa terancam bahaya kelaparan, karena sawah-sawah di Kabupaten Sukapura adalah penopang pasokan beras rakyat Sukapura dan daerah Priangan lainnya yang menjadi penghasil kopi.

Sikap Demang Anggadipa diikuti oleh rakyatnya dengan berbagai aksi sabotase dan pengrusakan lahan-lahan perkebunan tarum. Akibat penolakan bupati terhadap perintah itu, pada 1811 pemerintah kolonial memecat Demang Anggadipa dari jabatannya, dan menghapus kekuasaan Sukapura dalam peta kolonial Belanda.

Meskipun secara de jure Sukapura telah dihapus kolonial, namun secara de facto, kharisma dan wibawa Kanjeng Demang Anggadipa justru semakin kuat ditengah rakyatnya. Sikap tegas Demang Anggadipa terhadap pemerintah kolonial sama sekali tidak melunturkan kecintaan rakyatnya.

Baca juga: Jasa Raden Anggadipa di Abad Pertama Era Kejayaan Sukapura

Pada 1814 dengan terpaksa pemerintah kolonial secara resmi mengangkat kembali Demang Anggadipa sebagai bupati Sukapura. Bahkan, pada 28 Oktober 1814, pemerintah kolonial malah memberikan tambahan wilayah, dengan digabungkannya distrik Galunggung dan seluruh wilayah Galuh kawasen yang terletak di sebelah barat Citanduy.

Pada 1837 Demang Anggadipa kemudian menggagas perpindahan ibu kota pemerintahan Sukapura ke Manonjaya yang ditandai dengan pembangunan Masjid Agung Manonjaya. Perpindahan ibu kota ini didorong oleh semakin luasnya kewadanaan yang menjadi bawahan kabupaten Sukapura.

Sepeninggal Demang Anggadipa, pemerintahan di Manonjaya dilanjutkan oleh Raden Tumenggung Danuningrat (1837 s.d. 1844), Raden Ranggawiradimanggala (1844 s.d. 1855), Raden Wiratanubaya (1855 s.d. 1875), Raden Tumenggung Wirahadiningrat (1875 s.d. 1901), dan Raden Tumenggung Prawirahadiningrat (1901 s.d. 1908).***