Peristiwa

Tatang: Karena Keserakahan Uu Sudah tidak Bisa Dilawan

Kabupaten Tasik | Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2015 terus bergulir. Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan dengan agenda mendengar jawaban KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai termohon, Selasa, 12 Januari 2016.

Mantan Bupati Tasikmalaya, Tatang Farhanul Hakim, berharap putusan Mahkamah Konstitusi berpijak pada perundang-undangan yang sebenarnya. “Saya berharap MK melek mata. Putusan politik harus dibatalkan untuk Pilkada Tasik. Diundur saja ke 2017,” ujarnya saat dihubungi initasik.com melalui ponselnya, Selasa siang.

Ia menilai, putusan Mahkamah Konstitusi soal pilkada referendum sudah cacat sistem, karena tidak lagi bertumpu pada substansi aturan. “Artinya tahapan-tahapan pilkada yang sudah dilewati udah gak bener. Di mana-mana juga perundang undangan itu berlaku sejak ditetapkan. Ini kan pilkada ditangguhkan ke 2017 lewat pleno KPU, tiba-tiba MK memutuskan lain. Kalau putusan MK mau digunakan, tahapan pilkadanya harus diulang dong,” tandasnya.

Menurutnya, kemenangan Uu Ruzhanul Ulum di pilkada lalu sebabkan oleh kekacauan sistem yang kemudian dimanfaatkan oleh konsensus terselubung. Salah satu buktinya, sebut Tatang, banyak partai yang tidak dilibatkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya alias hanya melibatkan partai pengusung.

“Sebetulnya bukan tidak ada calon lain. Cuman ada konsensus gitu, karena keserakahan Uu itu sudah tidak bisa dilawan. Kenyataannya kan seperti itu, dalam kampanye dia menggunakan dana bansos, akhirnya kebijakan yang dilakukan untuk kepentingan dia sendiri,” tuturnya seraya menyesalkan telah mengusung Uu jadi bupati di periode pertama. initasik.com|yusuf

Foto: Dok. Pribadi

Komentari

komentar