Informasi

Tiga Lembaga Awasi Dana Desa, Menteri: LSM tidak Boleh

initasik.com, informasi | Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memberikan perhatian lebih kepada desa. Untuk 2018, selain menggelontorkan dana desa sebesar Rp 60 triliun, Pemerintah Pusat akan meningkatkan program-program untuk desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjoyo, mengatakan, sampai September 2017, penyerapan dana desa sudah 90 persen. “Penyerapannya bagus,” ujar Eko usai menghadiri acara Sosialisasi Tiga Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, di gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ahad, 10 Desember 2017.

Selain itu, sambung Eko, partisipasi masyarakat terkait dana desa juga meningkat. Sebelumnya ada sekitar 900, tahun ini mencapai 11 ribu laporan yang masuk ke Satgas Dana Desa. Itu bukan hanya keluhan, tapi juga usulan dan berbagai pertanyaan.

Terkait penyalahgunaan, ia menyebutkan, pada 2016 ada 67 kasus yang sudah divonis pengadilan. Sedangkan tahun ini ada 120 kasus, namun belum ada putusan. Menurutnya, penyelewengan itu terjadi karena dua hal, yaitu kebutuhan dan kesempatan.

“Kalau faktor kebutuhan, itu tidak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah kesempatan. Sekarang Satgas Dana Desa bersama inspektorat kabupaten dan kepolisian, ada atau tidak ada laporan, akan bergerak. Jemput bola,” tuturnya.

Terlebih, belum lama ini antara Polri, Kemendagri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk melakukan pencegahan, pengawasan, serta penanganan persoalan dana desa.

“Tanpa MoUpun, tugasnya kepolisian memang mengawasi, karena polisi punya aparat sampai ke desa-desa. Dengan adanya MoU itu supaya pengawasannya terkoordinasi dengan baik. Polisi tidak mengawasi sendiri, jaksa mengawasi sendiri, inspektorat mengawasi sendiri. Dengan adanya koordinasi, mereka bisa bersama-sama. Jadi, kalau LSM-LSM itu tidak boleh,” tandasnya. [Milah]