Birokrasi

Tiga Pilar Utama Membangun Pemerintahan Desa

Kabupaten Tasik | Pemkab Tasikmalaya telah dua kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2014 dan 2015. Prestasi yang patut diacungi jempol. Namun, mulai 2016 diperlukan kerja lebih keras supaya bisa mempertahankan predikat itu.

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) Jawa Barat, Deni Suardini, mengatakan, mulai 2016 ada item penilaian tambahan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, yaitu harus disertai dengan laporan penggunaan dana desa.

Ia mengatakan, raihan WTP oleh Pemkab Tasikmalaya bukan tanpa alasan. Ada beberapa indikator untuk mendapatkannya, di antaranya mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kriteria dan didukung dengan pengendalian yang baik, serta dilaksanakan dengan taat asas.

“Mulai tahun 2016 laporan keuangan pemerintahan daerah harus disertai dengan laporan penggunaan dana desa,” ujar Deni dalam acara Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang digagas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya, di Hotel City, Kota Tasikmalaya, Selasa, 7 Maret 2017.

Menurutnya, pengendalian andalah kunci pengelolaan uang desa. Penggunaannya harus selalu diawasi dan dikontrol. “Ada tiga pilar utama bagaimana membangun pemerintahan desa, sehingga tata kelolanya baik,” sebutnya.

Pertama, sambung Deni, setiap pembangunan harus dilakukan secara partisipatif, mulai perencanaan sampai pelaporan pertanggungjawaban. Kedua, penggunaan anggaran harus dilakukan secara transparan. Ketiga, akuntabel. “Setiap penyelenggara pemerintahan desa harus bisa mempertanggungjawabkan amanat,” tandasnya.

Ia menilai, di era sekarang ini telah terjadi perubahan yang sangat dinamis dalam konteks hubungan masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat menghendaki adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Mereka menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk pemerintahan desa.

“Tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya harmonisasi dan keseimbangan antara semua komponen masyarakat yang ada di desa. Kepala desa harus harmonis dengan perangkat desa dan masyarakat secara umum. Harus ada kondisi silih asah, silih asuh, silih asih. Jika itu tidak terbangun, tata kelola pemerintahan desa tidak akan berjalan baik. Kepala desa harus merangkul semua elemen masyarakat. Jangan ada dendam sisa pilkades,” paparnya. initasik.com|sep/adv

Komentari

komentar