Ilustrasi
Birokrasi

Total Dana Desa untuk Kabupaten Tasik Rp 290 Miliar

initasik.com, birokrasi | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPMDPAKB) Kabupaten Tasikmalaya, Wawan R Effendi, menyebutkan, total dana desa untuk 351 desa mencapai Rp 290 miliar dan telah tersimpan di APBD.

Pihaknya memberikan batas waktu hingga 21 Juli 2017 bagi 351 desa untuk mencairkan seluruh Dana Desa (DD). Jika hingga batas waktu yang ditetapkan tidak terserap, maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara tanpa toleransi apapun.

“Proses pencairan telah dilaksanakan sejak tanggal 26 Mei 2017 lalu. Besaran masing-masing desa bervariatif, kisaran Rp 900 juta. Itu diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Saya berharap semua bisa menggunakannya sesuai dengan peruntukan dan kemudian melaporkannya dengan batas waktu yang ditetapkan pula,” tutur Wawan.

Hingga saat ini tercatat sebanyak 162 desa yang dipastikan telah bisa mencairkan dana tersebut, karena seluruh persyaratan dan prosedurnya telah disampaikan ke DPPKAD melalui rekeningnya masing-masing. Meskipun sampai saat ini belum ada desa yang melapor apakah telah mencairkan dana tersebut atau tidak, namun dipastikan jika desa yang telah diajukan oleh DPMDPAKB bakal bisa mencairkan dana desa tersebut.

“Memang kalau seluruh persyaratan dan adiministrasi berada di DPMDPAKB, tetapi setelah diajukan ke DPPKAD maka yang berwenang mencairkan disana meskipun saya akui ada juga beberapa desa yang administrasinya kurang lengkap. Tetapi secara prinsip jika sudah dilengkapi maka proses pencairan bakal segera dilaksanakan, mengingat ada batas waktu dan proses pencairan yang harus cepat dilakukan hingga pemanfaatannya terhadap program yang telah ditetapkan,” papar Wawan.

Berbagai pelatihan sebelumnya telah digelar oleh DPMDPAKB terhadap para kepala desa hingga melibatkan BPK di beberapa tempat. Hal itu dilakukan mengingat masih lemahnya teknis pelaporan dari penggunaan Dana Desa yang terkadang beberapa di antaranya melampaui batas waktu, serta SPJ yang memang tidak sesuai.

Kepala Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, Iwan Saputra, mengatakan, untuk melakukan pemeriksaan, sebelum BPK turun, pihaknya bakal terjun terlebih dahulu. “Sampling saja. Nanti bakal dilakukan pemeriksaan. Kami berharap kerja sama yang baik. Tidak perlu khawatir, karena ini kami lakukan justru untuk melakukan perbaikan agar jangan sampai akibat ketidaktahuan malah berakibat fatal,” bebernya. [Kus]