Yuhendra Effendi | Dan/initasik.com
Informasi

Upah Minimum Kota Tasik Idealnya Rp 2,2 Juta

initasik.com, informasi | Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mempunyai patokan dan dasar pijakan berbeda dalam proses penentuan Upah Minimum Kota (UMK) dengan yang dijadikan acuan oleh pengambil keputusan. Karenanya, mereka menolak besaran upah minimum yang telah ditentukan pemerintah.

Ketua SPSI Kota Tasikmalaya, Yuhendra Effendi, menjelaskan, acuan pemerintah dalam menentukan upah minimum adalah PP 78/2015. Sementara, peraturan tersebut telah mengebiri UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Kami tidak ikut proses penentuan itu, karena PP 78/2015 tidak bisa kami terima. PP 78 bertentangan dengan UU 13. Dalam UU 13 itu UMK ditentukan oleh kebutuhan hidup layak yang berdasarkan survei, sedangkan dalam PP 78 itu dipotong. Adanya cuma inflasi dan pertumbuhan,” tuturnya di sela sosialisasi UMK Kota Tasikmalaya, di salah satu rumah makan, Rabu, 6 Desember 2017.

Lantaran itu, pihaknya tidak pernah mengikuti rapat-rapat penentuan UMK Kota Tasikmalaya. Kendati begitu, mau tidak mau harus mengikuti penentuan upah minimum yang dikuatkan dengan peraturan gubernur itu.

Namun, ia akan terus mengawal para pekerja, khususnya yang tergabung dalam SPSI, untuk mendorong perusahaan menggunakan skala upah untuk mendapatkan upah yang layak. “Berdasarkan survei kebutuhan hidup layak, minimalnya upah di Kota Tasikmalaya itu Rp 2,2 juta. Sedangkan yang baru diputuskan adalah Rp 1.931.450,” terangnya.

Penolakan serupa disampaikan Ketua Apindo Kota Tasikmalaya, Teguh Suryaman. Menurutnya, UMK Kota Tasikmalaya sebesar Rp 1.931.450 itu terlalu tinggi. Kalau boleh saya terus terang, itu jadi kendala. Dengan besarnya UMK, investor akan berpikir ulang, karena daerah sekitar di bawah Rp 1,6 juta, seperti Ciamis dan Banjar,” sebutnya. [Dan]

Komentari

komentar